Bursanasional.com – Semarang || Sebanyak 50 personel Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang turut serta dalam aksi demonstrasi yang digelar SPN Jawa Tengah di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (08/12/2025). Aksi tersebut menuntut percepatan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2026.
Aksi kali ini diikuti sekitar 1.500 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dalam unjuk rasa tersebut, peserta aksi mendesak pemerintah provinsi segera menetapkan UMP dan UMSP karena tahun 2025 telah memasuki akhir periode administrasi.
Wakil Ketua SPN Rembang, Daliadi, mengatakan pihaknya meminta kebijakan pengupahan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, melainkan harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Kami SPN Rembang hadir membawa tuntutan bahwa penentuan upah harus dikembalikan kepada daerah. Upah tidak boleh hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi wajib mempertimbangkan KHL,” jelasnya.
Daliadi juga menegaskan aksi tersebut bertujuan mendorong Gubernur Jawa Tengah agar memperhatikan kondisi para pekerja, mengingat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat upah terendah di Indonesia.
Senada dengan itu, Gita Anggraeni, salah satu pekerja perusahaan sepatu yang tergabung dalam SPN Rembang, meminta agar pemerintah juga segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di wilayah Rembang. Menurutnya, UMSK masih menjadi kajian dan belum diterapkan sehingga belum ada perbedaan upah antar sektor pekerjaan.
“Kami berharap UMSK di Rembang segera dimunculkan agar ada pembeda UMK bagi pekerja di sektor satu, sektor dua, dan sektor lainnya. Dengan aksi ini, harapannya diperoleh hasil maksimal sehingga ke depan ada kenaikan yang lebih baik bagi pekerja di Rembang, kalau bisa mencapai 8,5 persen,” ungkapnya.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dan para peserta menegaskan akan terus menyuarakan tuntutan hingga pemerintah mengambil keputusan terkait kenaikan upah tahun 2026.
